Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Bupati H. Aep Syaepuloh, S.E. kembali menunjukkan wajah kebijakan yang jauh dari rasa keadilan. Alih-alih membela kepentingan rakyat, Pemkab justru tega mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga diperkirakan mencapai 500%. Angka ini tidak hanya fantastis, tapi juga benar-benar mencekik masyarakat.
Ketua Garda Bangsa Reformasi (GBR), Idhay Sunirat, dengan tegas menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, inflasi yang merangkak, lapangan kerja yang terbatas, dan daya beli masyarakat yang menurun, pemerintah daerah justru menambah beban baru yang tidak manusiawi.
“Ini bukan sekadar kebijakan salah arah, tapi kebijakan yang menyiksa rakyat Karawang. Bayangkan, PBB dinaikkan sampai 500 persen. Bukannya berpihak pada rakyat, malah menghantam mereka yang sudah terhimpit,” tegas Idhay, Selasa (26/08/2025).
Parahnya lagi, jika dibandingkan dengan tragedi kenaikan PBB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Karawang justru lebih mengenaskan. Di Pati, lonjakan PBB yang sempat memicu keresahan hanya di bawah 300%. Namun Karawang, dengan segala potensi industri dan pertaniannya, justru menerapkan kenaikan yang jauh lebih sadis, mencapai 500%.
“Kalau Pati saja sampai disebut tragedi karena kenaikan PBB di bawah 300 persen, maka apa yang terjadi di Karawang ini jelas jauh lebih tragis, lebih menyiksa, dan sama sekali tidak masuk akal,” lanjutnya.
Kebijakan ini bukan hanya soal angka. Ia menyentuh langsung urat nadi kehidupan rakyat. Petani yang bergantung pada sawahnya, pedagang kecil yang berjuang menutup kebutuhan harian, hingga pensiunan yang menggantungkan hidup dari uang pas-pasan—semua menjadi korban.
Idhay menilai, Karawang yang dikenal sebagai lumbung padi nasional dan pusat kawasan industri terbesar, seharusnya bisa menggali pendapatan daerah dari sektor-sektor produktif lain. Bukannya memilih cara paling mudah tapi paling menyakitkan: memeras rakyat dengan pajak yang melonjak tak terkendali.
“Pemerintah ini seperti tidak peduli. Rakyat yang seharusnya dilindungi justru diperlakukan bak sapi perah. Padahal, tanggung jawab pemerintah itu menyejahterakan, bukan menindas,” tegas Idhay dengan nada kecewa.
Ia pun mengingatkan bahwa jika kebijakan ini terus dibiarkan, Karawang bisa masuk catatan sejarah sebagai daerah dengan kebijakan perpajakan paling brutal di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
“Ini bukan lagi soal keuangan daerah, ini soal kemanusiaan. Jangan jadikan rakyat Karawang tumbal demi ambisi angka-angka PAD,” tutup Idhay. (rls/jay)