Karawang – Polemik PT FCC Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Terlebih pasca adanya pertemuan antara Manajemen Perusahaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karawang dan seorang Kepala Desa, dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerhati Kebijakan Pemerintah, sekaligus Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian atau yang akrab disapa Askun (Asep Kuncir) mempertanyakan maksud dan tujuan pertemuan tersebut.
Sebab, Ia menilai, masalah yang muncul di Tingkat Kabupaten justru dibawa ke level Provinsi tanpa koordinasi yang jelas dengan Pimpinan Daerah.
“Apakah dengan bertemu KDM masalah ini langsung selesai? Ini kan persoalan Kabupaten Karawang. Lalu Bupati-nya dianggap apa? Seolah-olah Karawang tidak punya kepala Daerah,” tegas Askun kepada awak media, Minggu (27/07/2025).
Menurut Askun, kegaduhan yang terjadi bermula dari pernyataan Manajer HRD PT FCC yang dinilai melecehkan Masyarakat Karawang, seakan-akan warga lokal sulit diajari dan tidak cakap bekerja.
Pernyataan itu memantik kemarahan publik dan menjadi sumber utama konflik yang kini mencuat.
“Saya apresiasi LBH Karawang yang melaporkan kasus ini secara hukum. Tidak perlu adu fisik atau debat kusir, biar semua jadi terang-benderang. Tapi yang saya pertanyakan, apakah GM PT FCC berani memberi sanksi ke manajernya? Karena ini bukan masalah pribadi, tapi sudah gaduh satu kabupaten,” ungkapnya.
Dikatakan Askun, Perusahaan Jepang sekelas PT FCC semestinya bertanggung jawab secara struktural. Ia meminta General Manager (GM) Perusahaan untuk bersikap tegas terhadap Manajer HRD yang dianggap sebagai pemicu utama
“Perusahaan harus bertanggungjawab. Kalau produknya bermasalah, buyer-nya bisa menilai buruk. Jadi jangan diam, GM harus keluarkan sanksi,” tandasnya. (Jay/rls)