Karawang - Pembangunan videotron senilai Rp1,8 miliar yang berlokasi dekat Alun-alun Karawang menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, pembangunan tersebut dilakukan di tengah instruksi presiden agar melakukan efisiensi anggaran untuk program yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kritikan datang dari wakil ketua LMP Mada Jabar Andri Kurniawan, menilai pembangunan tersebut bertentangan dengan instruksi presiden yang menyerukan efisiensi anggaran untuk program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.
"Urgensinya apa? Daripada membuat videotron, bisa menggunakan media sosial, jika perlu media mainstream, tinggal iklan program," ungkap Andri, Rabu (16/07/2025).
Andri menambahkan, jika ada statement dari sekretaris dinas yang menyatakan ini menghasilkan profit, ia mempertanyakan apakah ada kajiannya dan berapa target Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.
"Baliho swasta saja hari ini tidak kosong, karena swasta lebih tertarik platform media sosial dan mainstream, di sana lebih efektif," tambahnya.
Andri juga menyoroti lokasi videotron yang rawan kemacetan. "Bicara videotron, lokasi ini rawan kemacetan. Jika digunakan untuk nonton bareng saat ada event sepak bola juga tidak bisa. Kita patut mempertanyakan inisiatornya," jelasnya.
"Angka ini sangat tidak rasional. Kami mempertanyakan anggaran videotron, namun pihak Kominfo tidak kooperatif. Kita akan audiensi. Jika belum direspons, kita akan unjuk rasa," tegasnya.
Andri menyambung, "Kalau bicara investor iklan, baliho tidak efektif. Televisi saja tidak efektif, lebih banyak media sosial, apalagi baliho berlokasi di jalan rawan kemacetan."
"Kenapa harus menggunakan APBD? Kenapa tidak lewat CSR?" kata Andri.
Andri menilai, jika untuk ruang kelas, anggaran tersebut bisa untuk membangun empat ruang kelas. "Saat ini banyak masyarakat mengeluh terkait kekurangan kelas untuk tingkat SMP. Ini patut diduga bertabrakan dengan aturan efisiensi anggaran, lebih baik untuk kesehatan pendidikan. BPJS saja ditanggung provinsi, harusnya daerah yang tanggung," imbuhnya.
"Ada baiknya OPD Karawang lebih berpikir rasional tentang pemanfaatan APBD. Gubernurnya saja sudah efisiensi anggaran. Karawang membuat videotron miliaran, belum nanti maintenance yang perlu dirawat, apakah rasional?" tambahnya.
Andri menegaskan, "Kita harus menggali siapa pemenang tender. Kami secara organisasi akan melayangkan audiensi. Dalam proses pengadaan ada keuntungan bagi penyedia jasa, kita mau tahu di mana distributor membeli alat ini."
"Harusnya pakai CSR agar tidak ada dugaan mencari cashback. Jika APH diam, kami akan membuat laporan pengaduan jika perlu kita kepung kantor APH," ungkap Wakil Ketua Mada LMP Jabar ini.
Andri menilai, pemerintah juga bisa menggali potensi lain, seperti pasar yang lesu, jangan membuat proyek yang tidak jelas. "Lakukanlah kerja sama dengan media mainstream dan media sosial. Berapa banyak masyarakat Karawang yang melihat videotron? Yang di pelosok bagaimana melihat itu? Media mainstream dan media sosial adalah yang lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Andri menduga, dalam proses pengadaan tentunya ada keuntungan bagi penyedia jasa. "Jangan-jangan penyedia jasa ada cashback. Jika ada celah hukum nanti akan terungkap. Kita belum melihat celah hukum, baru menyoroti anggaran," katanya.
"Harusnya proses penganggaran dikoreksi tentang urgensi, harus betul-betul efisiensi anggaran," tutupnya. (Jay)