Karawang – Saat kondisi nasional tengah genting, publik berharap para pemimpin daerah tampil tegas, cepat tanggap, dan berdiri di garis depan menjaga stabilitas. Namun, sorotan tajam justru mengarah pada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang kembali dinilai tidak serius mengawal isu kondusifitas.
Kritik itu dilontarkan oleh Tatang Obet, aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik. Menurutnya, indikasi ketidakseriusan Bupati Aep terlihat jelas dalam agenda Deklarasi Damai "Jaga Karawang", Minggu (31/08/2025) di Kantor Bupati Karawang. Acara penting yang mempertemukan jajaran FORKOPIMDA, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat tersebut semestinya menunjukkan ketegasan pemerintah daerah. Namun, Aep justru hadir terlambat hingga dua jam dari waktu yang telah dijadwalkan.
“Ini bukan sekadar soal telat. Dua jam keterlambatan dalam agenda sebesar itu menunjukkan sikap yang sulit dimaknai sebagai prioritas. Wajar publik bertanya-tanya, apakah benar bupati berpihak pada rakyat atau ada agenda lain yang lebih diutamakan,” tegas Tatang pada media perjuangannews.com, Minggu sore pukul 16.50 (31/08/2025).
Kekecewaan pun merebak di kalangan tokoh masyarakat. Beberapa pihak yang hadir menilai, keterlambatan Bupati Aep memberi sinyal buruk: seolah menjaga kondusifitas bukanlah agenda utama. “Saat rakyat menunggu kepastian keamanan, pemimpinnya malah datang setelah dua jam lewat. Wajar kalau muncul kecurigaan ada kepentingan tersembunyi yang tidak ingin ia tunjukkan di hadapan publik,” ujar seorang tokoh ormas yang enggan disebut namanya.
Sebagai daerah industri terbesar di Jawa Barat, Karawang memegang peranan vital dalam roda perekonomian nasional. Gangguan sekecil apapun dalam stabilitas sosial bisa berdampak luas pada investasi dan nasib puluhan ribu buruh. Dalam konteks itu, sikap pemimpin daerah justru semakin disorot.
Masih kata Tatang obet, keterlambatan dua jam seorang bupati dalam momen strategis tidak bisa dianggap sepele. “Ini bukan persoalan teknis, ini persoalan arah kepemimpinan. Kalau pemimpin tidak disiplin hadir di forum penting, bagaimana publik bisa percaya pemerintah berpihak pada mereka?”.
Kini, pertanyaan publik menggantung: apakah Bupati Aep benar-benar menempatkan rakyat sebagai prioritas, atau justru ada agenda tersembunyi yang lebih ia pentingkan? Di tengah situasi rawan, keterlambatan dua jam bukan hanya soal waktu—ia menjadi simbol jarak antara pemimpin dan rakyat yang menaruh harapan padanya.(Jay)