Aktivis MPPN Soroti Adanya Dugaan Kebijakan Pemkab Karawang Serampangan

Header Menu


SELAMAT BERKUNJUNG KE LAMAN MEDIA ONLINE - PERS TV - BERITA UNTUK RAKYAT

Aktivis MPPN Soroti Adanya Dugaan Kebijakan Pemkab Karawang Serampangan

PERJUANGAN NEWS
Rabu, 10 September 2025


Karawang - Banyaknya temuan dilapangan kurangnya kwalitas hasil pembangunan diwilayah Karawang diduga penawaran lelangnya serampangan, tak tanggung-tanggung penawarannya turun dari delapan belas (18%) sampai dua puluh persen (20%) semestinya dari pagu anggaran jangan lebih dari sepuluh persen (10%) biar hasil pekerjaannya berkwalitas. 

Kalau memang betul penawarannnya sampai terjun bebas masyarakat Karawang banyak yang kecewa atas kualitashasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini." Ucap Tatang Obet Aktivis Masyarakat Pemerhati Penyelemat Negara pada perjuangannews.com, Rabu (10/09/2025)

Lanjut Obet sapaan akrabnya, Kalau pemborong atau rekanan mereka pasti mengerjakan sesuai anggaran tetapi sebaliknya anggaran tersebut cukup tidak dari pagu anggaran yang dipotong delapan belas persen (18%) jangan-jangan hasil proyek pekerjaannya asal jadi Atau pagu anggarannya dimark up."ungkapnya 

Kami memohon Bupati Karawang H. Aep saepulah dan wakil bupati H. Maslani melaksanakan perintah presiden Prabowo subianto untuk melakukan efisiensi anggaran makan minum, sewa tempat dan kunjungan, tetapi sebaliknya bukan dijadikan untuk efesiensi anggaran pembangunan."tegas Obet. 

Masih kata Obet, jika anggaran pembangunan jauh dari pagu anggaran bukannya bagus hasilnya malah menghamburkan anggaran yang terjadi bukanlah pembangunan pemerataan dan berkelanjutan berkualitas malah tersendat alias mandeg dari tahun ke tahun itu-itu juga yang dikerjakan ga bakalan sampe dari hulu ke hilir kalau memang anggaran untuk pembangunan tidak maksimal dan asal-asalan,

Obet pun singgung dan menyayangkan kepada para panitia anggaran (panggar) atas kebijakan bupati dan wakil bupati yang dititipkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan anggaran (banggar) tim yang disusun ketua dewan perwakilan Daerah (DPRD) tidak bisa menentukan penawaran yang terendah berdasarkan harga penawaran sementara (HPS), jangan cuma diberikan usulan pokok pikiran (pokir) lantas anggota dewan tidak menjalankan fungsi dan kewenangan mereka jangan sampe kerja mereka cuma datang absen, duduk dan ngopi dikursi empuk dan ruangan dingin ber AC tanya Obet."cetusnya.

Obet dengan nada keras meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terkait diduga adanya permainan tim barang dan jasa (barjas) untuk mengkondisikan salah satu rekanan atau pemborong atas acuan penawarannya dibawah harga penawaran sementara (HPS) yang diduga serampangan dan menimbulkan hasil pembangunannya asal jadi tidak berkwalitas, jika ditemukan ada oknum tim pengadaan barang dan jasa bermain segera sered para pelakunya biar pembangunan Karawang kedepan bisa berkelanjutan dan pemerataan pembangunan dari desa menuju kota tidak dijadikan alat politik untuk meraup keuntungan segelintir orang."tutupnya. (Jay)