Proyek U-Ditch di Bidang SDA DPUPR Karawang Terus Bermasalah, Askun : Kabid SDA Dinilai Lalai dan Layak Dievaluasi

Header Menu


SELAMAT BERKUNJUNG KE LAMAN MEDIA ONLINE - PERS TV - BERITA UNTUK RAKYAT

Proyek U-Ditch di Bidang SDA DPUPR Karawang Terus Bermasalah, Askun : Kabid SDA Dinilai Lalai dan Layak Dievaluasi

PERJUANGAN NEWS
Senin, 10 November 2025


Karawang — Proyek pemasangan U-Ditch di Jalan Sukarja Jayalaksana, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, kembali memicu kritik keras. Proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp880.000.000 ini dinilai bermasalah dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Madu Segara melalui Nomor Kontrak: 027.2/613/06.2.01.0012.3.83/KPA-SDA/PUPR/2025 tertanggal 18 September 2025, dengan volume pekerjaan sepanjang 507 meter dan spesifikasi U-Ditch ukuran 0,60 x 0,60 meter.

Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan kejanggalan. Proyek tersebut dikerjakan dalam kondisi saluran masih tergenang air dan berlumpur. Parahnya, U-Ditch tetap dipasang tanpa dilakukan pengeringan maupun persiapan lantai kerja yang sesuai prosedur.

"Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, SH., MH., atau akrab disapa (Askun) dengan geramnya mengatakan Ini bukan sekadar keteledoran. Ini kelalaian sistemik. Bahkan bisa disebut pengkhianatan terhadap anggaran rakyat. Jika pejabat teknis seperti ini yang ada di bidang SDA semua menutup mata atas pelanggaran nyata di lapangan,
publik patut curiga — ada apa di balik pembiaran ini?mengecam keras kelalaian yang terjadi. Menurutnya, kelalaian ini tidak bisa dianggap enteng, dan mencerminkan lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR, khususnya di bawah Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang dipimpin oleh Dr. Aries.

“Ini bukan hanya soal kelalaian teknis, tapi kelalaian sistemik yang mengarah pada pengkhianatan terhadap uang rakyat. Bentuk nyata pembiaran terhadap kualitas pekerjaan. Kalau tidak mampu mengawasi, lebih baik mundur. Jangan korbankan anggaran rakyat hanya demi formalitas proyek,”Kalau Kabid SDA Dr. Aries membanggakan era ‘bersih’, maka faktanya pekerjaan seperti ini mencoreng semua klaim itu,” tegas Askun, Senin (10/11/2025).

"Inlah bukti nyata yang kongkrit yang konon katanya Kabid penthahelix atau Kabid SDA yang di gadang-gadang kata pernyataan nya bahwa di era kepemimpinan saya bersih, bersih nya dimana, pekerjaan yang diduga yang carut marut yang di pimpin oleh anda (Dr Aries) Kabid SDA," Ujar Askun

"Lagi-lagi, Askun mendesak Bupati Karawang untuk segera mengevaluasi kinerja Kabid SDA yang selama ini dikenal hanya pandai dalam teori akademis, namun lemah dalam pengawasan teknis di lapangan. Jangan biarkan pejabat seperti ini terlalu lama menduduki jabatan strategis jika tak mampu memastikan kualitas pembangunan. Saya juga meminta kepada seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polres Karawang, Kejaksaan Negeri, dan unit Tipikor untuk segera turun tangan menyelidiki kinerja Bidang SDA Dinas PUPR Karawang. Jangan sampai uang rakyat terus-menerus dikorbankan akibat pembiaran yang berulang," ambah Asep Agustian.

Audit menyeluruh perlu dilakukan. Jika ada unsur pembiaran disengaja, bahkan kongkalikong dengan kontraktor, maka sudah sepatutnya ditindak tegas.

Uang rakyat bukan bahan percobaan. Proyek yang asal-asalan hari ini, bisa jadi penyebab bencanaesok hari. Dan jika pejabatnya diam, maka merekalah bagian dari masalah.

Bidang SDA di bawah kepemimpinan Dr. Aries terbukti tidak mampu menjamin kualitas pekerjaan di lapangan. Lantas, untuk apa dipertahankan? Jika tak sanggup mengawasi rekanan, lebih baik mundur! Karawang butuh pejabat yang bisa bekerja, bukan yang hanya menghiasi jabatan.

Bupati Karawang, Inspektorat Daerah, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan. 

Ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi, mandor bungkam, pelaksana hilang, dan pihak dinas hanya melempar kalimat normatif: “akan kami coba hubungi rekanan.” Apakah ini bentuk tanggung jawab terhadap proyek ratusan juta rupiah? Atau justru bukti nyata bahwa pengawasan proyek hanya formalitas tanpa integritas?. (Jay)