Karawang - Issu dugaan oknum ASN salah satu Rumah Sakit Umum Daerah terkait melakukan pemotongan TPP terus menimbulkan keresahan dikalangan bagi pegawai RSUD bahkan menjadi bola liar di medsos dan para pemangku kebijakan.
Dari pantauan dan investigasi media perjuangannews.com diperoleh video rekaman kesaksian sumber internal di RSUD Rengaadengklok adanya keluhan pegawai soal pemotongan TPP.
Ketua MPPN Masyarakat pemerhati dan Penyelenggara Negara) Tatang Obet, biasa disapa obet melontarkan kritik pedas terhadap manajemen rumah sakit plat merah yang baru seumur jagung tersebut." Ucapnya pada perjuangannews.com, Sabtu (24/01/2026).
Obet menilai, praktik dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp500 ribu oleh oknum Kabag berinisial R merupakan bentuk penindasan nyata terhadap hak-hak tenaga medis.
Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi di tengah perjuangan pegawai menghadapi sistem absensi yang sudah memangkas pendapatan mereka.
"Ini sangat zalim atau kejam Para pegawai sudah mengeluh TPP mereka dipotong drastis hingga 50 persen karena kendala aplikasi, sekarang diduga malah 'dikebiri' lagi oleh pungutan liar oknum Kasubag dengan alasan untuk setoran ke BKPSDM.
Pernyataan Obet ini bukan tanpa dasar. Ia mengaku telah mengantongi bukti kuat berupa rekaman video percakapan antar pegawai RSUD Rengasdengklok yang merasa tertekan dan frustrasi.
Dalam rekaman tersebut, terungkap adanya keresahan massal para nakes (tenaga kesehatan) yang merasa hak keuangannya terus digerogoti kebijakan internal yang tidak transparan.
"Isi percakapan dalam video itu nyata. Ada keluhan soal potongan Rp500 ribu yang diklaim oknum R untuk 'jatah' ke BKPSDM. Padahal, pihak BKPSDM sendiri sudah membantah keras dan meminta oknum tersebut dilaporkan. Ini sudah masuk kategori premanisme jabatan," tegasnya.
Mengingat seriusnya pencatutan nama instansi dan dugaan pungli ini, Obet mendesak Bupati Karawang untuk segera turun tangan secara langsung.
Ia meminta Bupati tidak hanya menerima laporan formal dari jajaran direksi, melainkan melakukan pemanggilan oknum ASN dengan jabatan Kasubag yang lakukan pemotongan TPP untuk mencari kebenaran.
"Bupati harus segera memanggil Dirut RSUD dan oknum Kabag tersebut untuk dikonfrontir. Jangan biarkan manajemen rumah sakit baru ini dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Jika terbukti, Bupati jangan ragu memberikan sanksi tegas, kalau perlu copot jabatannya," pungkas Obet.
Obet dalam waktu dekat akan membuat laporan ke pihak APH agar kasus tersebut dapat diusut tuntas dan memberi efek jera. (Jay)