Karawang - Issue penyimpangan program Pokok Pikiran anggota legislatif kembali ramai, pasca statement salahsatu anggota dewan yang mengusulkan parkir gratis di RSUD. Perdebatan tentang tarif parkir, secara tersirat sebenarnya sudah mencapai menemui jalan tengah, yakni pemberlakukan tarif murah. Tidak perlu gratis, tapi jangan pula, dijadikan obyek bisnis murni.
Dadan Suhendarsyah salah satu tokoh warga Karawang jalan tengah memberikan komentar bahkan kritik progresif pada perjuangannews.com Kamis (09/04/2026), *Mari kita fokus ke hingar bingar tentang POKIR DEWAN, dengan menyelam lebih ke dalam dan lebih substantif agar menghasilkan solusi yang lebih permanen dan tidak bersifat kagetan (gehgeran)"ucapnya
Lanjutnya Issue penyimpangan pokir sudah sering muncul, dan selalu ditangani secara sporadis artinya kita terjebak pada cara memadamkan api di permukaan sekam, padahal di bagian bawah masih ada bara yang akan menyulut dan membakar semua bagian di setiap saat.
"solusinya yakni kembalikan Pokok Pikiran sesuai fitrahnya, dengan berpegang teguh pada regulasi yang ada, jangan sampal ada upaya mensiasati ataupun melakukan tindakan-tindakan menyimpang dengan dalih aspirasi". ungkapnya
Masih kata Dadan, goal atau tujuan yang ingin dicapai dalam Pokok Pikiran adalah terealisasinya ajuan pembangunan dari warga masyarakat. Sehingga wakil rakyat berkewajiban menyerap, memperjuangkan dan mewujudkannya agar masuk ke dalam Prioritas Pembangunan di Daerah". Tegasnya
Mekanisme Pokir (pokok pikiran)
Proses awalnya bisa melalui kegiatan resmi semisal reses ataupun tatap muka. dan silaturrahmi informal dengan warga, lalu dituangkan dalam giat Musrenbangdes.
Anggota DPRD fokus saja menciptakan goal, namun jangan sampai offside yang berpotensi berperkara dengan hukum. Potensi offside-nya yakni mencantumkan nilai proyek, penentuan nilai pagu, praktek ijon jual beli proyek, plotting jatah per dewan ataupun pimpinan dewan, dan penentuan pemborong yang mengerjakan.
Antara Kepentingan Rakyat dan Wakil Rakyat
Jika sudah terindikasi offside atau penyimpangan tupoksi, maka resikonya mereka akan terus tersandera oleh banyak pihak, dan haqul yakin mengganggu kenyamanan mereka dalam bekerja, bahkan untuk tidur nyenyak.
"Benefit lainnya jika POKIR dilakukan sesuai aturan, yakni tumbuh dan berkembangnya wibawa lembaga legislatif. "Publik butuh keberadaan wakil rakyat yang bisa berposisi sebagai mitra setara dengan pihak eksekutif. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebab Selama ini terkesan DPRD itu tak bedanya OPD, menjadi bawahan dari Bupati. sangat ironis. Fungsi control (pengawasan) DPRD sangat minim, bahkan bisa disebut tidak ada. Jarang terlihat moment perdebatan serius menyikapi produk kebijakan dan kinerja pemerintah daerah".
Diakhir komentarnya Dadan mentikapi bahwa sudah jadi Potret nyata, salahsatu penyebab tergerusnya peran fundamental DPRD yakni saat dihadapkan pada titik kesepakatan jatah plotting Pokir/ aspirasi. Selalu ada proses negosiasi bawah meja, tentu terlebih dahulu dibumbui supply and demand, ada penawaran dan pemberian.
"Dalam case sejenis ini, tidak ada salahnya Bupati Karawang menjiplak total cara Gubernur Jawa Barat. Hilangkan kebiasaan kompromi dan pemissive terhadap pelanggaran aturan, meskipun itu dimaknai sebagai fenomena biasa dan mungkin sudah dianggap budaya".pungkasnya. (Jay)