Karawang - Sosok Kepala Bapperida Kabupaten Karawang yang tanpa lelah mendedikasikan selama 32 tahun atau lebih baik waktu, tenaga dan pikirannya bagi warga Karawang ia adalah Ridwan Salam. Kinerjanya untuk merencanakan, menata, dan merealisasikan kebijakan pimpinan, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah lumbung padi yang kini beranjak menjadi daerah industri itu.
Namun, semua itu bukan merupakan beban bagi pria lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) 1994 tersebut. Justru sebaliknya, dia menganggap pekerjaan yang tengah dijalaninya saat ini adalah ladang pahala yang sangat luas.
Selepas menempuh pendidikan di STPDN, Ridwan muda langsung ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai kepala Sub Seksi Pembangunan Masyarakat Kecamatan Telagasari. Sejak saat itu, dia beberapa kali beralih tugas di beberapa organisasi perangkat daerah, tetapi tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Di usia setengah baya, Ridwan dipercaya mengemban jabatan sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).saat ini berganti nama menjadi Bapperida (badan perencanaan, riset dan inovasi daerah) Namun, setiap amanah yang diberikan padanya selalu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan merupakan pejabat yang terbuka bagi para media.
"Di mana pun saya ditugaskan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Tak ada alasan bagi saya untuk leha-leha malalaikan amanah tersebut," ujar Ridwan yang akrab disapa Isal, saat diwawancarai diruangannya oleh awak media, Senin (20/04/2026).
Kepala Bappeda, setiap rencana yang ia susun bersama timnya, output-nya harus dirasakan rakyat di masa mendatang. Perencanaan bukan melulu untuk Karawang saat ini, tetapi untuk masa depan, Karawang 5-20 tahun yang akan datang.
Menurut Isal, merencanakan program pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan. Diawali dengan menyerap aspirasi warga melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, dirinya mulai menganalisis kebutuhan yang diperlukan warga.
Berangkat dari hal itu, terbentuklah rencana ke-giatan pembangunan yang sejalan dengan keperluan rakyat. Rencana itu pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
" Ditengah gecarnya programnya efisiensi yang didengungkan pemerintah pusat, ada banyak rencana pembangunan yang harus dikaji ulang. Namun, melalui kebijakan Bupati Aep Syaepuloh, program-program prioritas tetap akan dijalankan, serta program-program pembangunan yang me-nyangkut kepentingan rakyat seperti, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting tidak terpe-ngaruh efisiensi anggaran, termasuk berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD)," ujar Isal.
Ditempat yang sama, lebih lanjut Ridwan Salam menjelaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2026 masih berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.
"Secara umum, sektor yang menjadi prioritas antara lain infrastruktur terutama peningkatan jalan, kemudian kesehatan terkait layanan dan jaminan kesehatan, serta sektor pendidikan khususnya sarana prasarana. Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi perhatian," paparnya.
Pemerintah Kabupaten Karawang mulai mematangkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Infrastruktur masih jadi prioritas di 2026 telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan disampaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dibahas lebih lanjut.
Menurutnya, penentuan prioritas ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, serta target pembangunan daerah dalam jangka menengah.
"Pemerintah daerah berharap penyusunan APBD tahun 2026 dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Karawang, sehingga dilirik oleh para investor baik itu disektor pertanian, perikanan dimana dapat menyerap tenaga kerja, bukan berarti semua terserap kesektor industri. selain itu kita sangat butuh peran media baik cetak mau pun online untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah." tutupnya. (SAR/Red)