Karawang — Rencana pembentukan sekolah unggulan di setiap kecamatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas atau unggul yang di wacanakan Bupati Karawang tuai sorotan di media sosial dan menuai beragam komentar dari warga Kabupaten Karawang. Mayoritas aspirasi yang masuk ke redaksi Perjuangan News meminta pemerintah Karawang memprioritaskan perbaikan kondisi sekolah dan kesejahteraan guru yang sudah ada.
Dari penelusuran media perjuangannews.com dimedsos, Selasa (02/06/2026) komentar tersebut muncul sebagai respons atas wacana "Sekolah Unggulan Ditiap Kecamatan". Sejumlah warganet menilai program baru bisa dipertimbangkan jika persoalan dasar pendidikan belum tuntas.
"Namanya juga wacana, bisa terlaksana juga bisa tidak. Benahi dulu SD yang masih numpang di tanah wakaf. Yang terpenting gaji guru masih sangat mengkhawatirkan terutama guru honorer," tulis salah satu warga.
Aspirasi senada disampaikan Hery Heryana. Ia menyoroti kontradiksi antara misi RPJMD Karawang 2021-2026 "Meningkatkan Kualitas SDM" dengan realita di lapangan.
"Maaf pa, saya awam. Tapi bingung: RPJMD 2021-2026 misinya 'Meningkatkan Kualitas SDM'. Realitanya: Guru yang nyetak SDM, gajinya gak layak. SD tempat SDM ditempa, tanahnya nebeng.... ? Benahi," tulisnya.
Warga lain, Abha Aki, menawarkan solusi. Ia menilai sekolah yang sudah ada bisa dioptimalkan menjadi unggulan tanpa harus membangun baru, asal gurunya disejahterakan lebih dulu.
"Ini baru solusi... alusan heula Kabeh sakola, sejahterakan guru guruna... nu Aya ge bisa dijadikan unggulan.. teu kudu ngayakeun," tulis Abha Aki. Komentar ini mendapat dukungan dari warganet lain, Esih, yang menulis "Tah betul, point terakhir garis bawahi yang tebel".
Kritik juga menyasar realisasi program. Jibril menyinggung program buku LKS gratis yang menurutnya masih sebatas janji. Sementara Ade Mahmud menyoroti kurangnya fokus pengelola pendidikan, padahal pendidikan sudah diamanatkan UUD 1945, UU Sisdiknas, dan PP.
"Siga nu teu serius jeung teu fokus ngurus masalah pendidikan padahal mah geus di amanatkeun ku UUD Dasar 45, UU Sisdiknas, PP, janji politik, tahun emas 2045 tapi urusan pendidikan siga nu disepelekeun," tulis Ade Mahmud.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terkait wacana dan kritik warga tersebut.
Tiga poin utama aspirasi warga:
1. Benahi status lahan SD yang masih menumpang di tanah wakaf
2. Tingkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer
3. Realisasikan program pendidikan yang sudah dijanjikan sebelum membuat program baru
( Redaksi)